• Langkah Komprehensif: Semua pihak yang diinstruksikan wajib mengambil langkah-langkah komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan percepatan pembangunan fisik.
• Penganggaran: Diperintahkan untuk mengalokasikan dan menggunakan anggaran untuk kegiatan percepatan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendanaan bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 
• Tugas Khusus Menteri Keuangan: Menteri Keuangan diinstruksikan untuk menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU)/ Dana Bagi Hasil (DBH) atau Dana Desa untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul dari pelaksanaan kegiatan. Selain itu, diberikan penempatan dana pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia sebagai sumber likuiditas bagi PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dengan limit maksimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) per unit gerai KDMP dan tenor 6 tahun. 
• Dukungan Daerah: Gubernur dan Bupati/Wali Kota wajib menyelaraskan program di dokumen perencanaan daerah dan menyediakan anggaran. Mereka juga harus menyediakan lahan/tanah dari barang milik daerah atau aset Desa siap bangun, dengan luasan minimal 1.000 M2 atau disesuaikan dengan kondisi daerah. 
• Pendampingan Hukum dan Pengamanan: Jaksa Agung diinstruksikan untuk memberikan dukungan pendapat dan pendampingan hukum bidang perdata dan tata usaha negara, serta pengawalan intelijen penegakan hukum. Sementara itu, Menteri Pertahanan memberikan dukungan pengamanan, khususnya di kawasan strategis nasional, wilayah perbatasan, dan daerah rawan gangguan keamanan.
  

Rebut kesempatan, genggam prestasi, dan jadilah kebanggaan Desamu!

• Alokasi Dana Desa: Minimal 20% dari Dana Desa harus dialokasikan untuk program ketahanan pangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Desa dan PDT Nomor 3 Tahun 2025.
• Penggunaan Dana: Dana dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, dan pengadaan alat produksi.
• Peran BUM Desa: Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) didorong menjadi lembaga utama dalam mengelola dan memanfaatkan dana ini untuk usaha lumbung pangan, permodalan, atau penyewaan alat.
• Fokus Program: Program ketahanan pangan Desa berfokus pada peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Aspek ini meliputi produksi lokal, lumbung pangan Desa, distribusi, serta konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan aman.
• Contoh Kegiatan: Contoh kegiatan di Desa mencakup penanaman jagung, penggemukan kambing, budidaya ikan dengan kolam bioflok, dan pengadaan mesin pelet pakan ikan.
• Peran Pemerintah Desa: Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan program melalui Musyawarah Desa (Musdes) agar sesuai dengan kebutuhan warga.